Selangkah Untuk Bumi Yang Lebih Baik

Agraria

Reforma agraria bertujuan terbangunnya struktur masyarakat yang lebih berkeadilan.  Pada awalnya kebijakan land reform adalah suatu kebijakan sosial, yaitu pemerataan penguasaan tanah, bukan sebuah kebijakan ekonomi (produksi); namun kemudian orang sadar bahwa dibutuhkan suatu economic rationale yang mampu memberi alasan dari segi ekonomi mengapa suatu reforma agraria perlu dilakukan. Itulah sebabnya selepas perang dunia kedua negara-negara mulai menambahkan aspek2 sosial, ekonomi, politik, hukum dan kebudayaan pada program reforma agraria mereka. Berbagai pertimbangan itu adalah:  secara politik dapat ditolerir (politically tolerable), secara ekonomi dapat dijalankan (economically viable), secara kebudayaan dapat dipahami (culturally understandable), secara sosial dapat diterima (socially acceptable), secara hukum dapat dibenarkan (legally justificable) dan secara teknis dapat diterapkan (technically applicable).  Perlu diingat bahwa berbagai pertimbangan tersebut tidak usah melahirkan reforma pura-pura (quasi reform) ataupun reforma semu (pseudo reform), yaitu suatu pembaruan yang sopan namun pada hakekatnya bukan pembaruan, yang disebut nicely behaved non land reform.  Bagaimana pun reforma agraria sejati hanya bisa dilakukan jika ada kemauan politik. Di negara-negara non sosialis muatan konkret reforma agraria adalah: mengatur ulang alokasi penyediaan tanah; menata ulang status pemilikan/penguasaan/penggunaan tanah; mengatur ulang tata cara perolehan tanah; dan menata ulang penggunaan tanah.

Oleh Gunawan Wiradi anggota Expert Council Konsorsium Agraria (KPA) sejak 1995 dan pengurus Sekretariat Bina Desa di Jakarta. Bekerja sebagai peneliti pada Lembaga Survey Agro Ekonomi dan Studi Dinamika Pedesaan (1972-1986). Peneliti tamu pada Pusat Studi Pembangunan IPB (1986-1992).