Agenda pertama pertemuan adalah pembaruan mengenai capaian utama koalisi serta hambatan yang dihadapi. Asfin, sebagai tim monev proyek ALIGN, memfasilitasi penyampaian laporan dari masing-masing anggota koalisi. Komunitas Desa (Komdes) melaporkan peningkatan akses lahan dan pemahaman masyarakat tentang pertanian berkelanjutan. Sementara itu, PUSPAHAM mengungkapkan keberhasilan intervensi di Mandiodo meskipun awalnya mengalami tantangan dukungan masyarakat terhadap tambang. Rumpun Perempuan Sultra (RPS) juga melaporkan pembentukan posko pengaduan di Konawe Utara untuk menangani isu lahan dan kerusakan lingkungan. Sedangkan, WALHI melaporkan penguatan komunitas di Torobulu melalui pelatihan paralegal dan hukum. Mereka fokus pada advokasi terhadap kerusakan alam akibat industri ekstraktif, serta menangani kasus kriminalisasi yang dihadapi warga lokal. Mereka berupaya memperluas wilayah dampingan untuk memperkuat gerakan advokasi di tingkat komunitas. Selanjutnya, Komunitas Teras sendiri memaparkan hasil riset mengenai kesenjangan perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara dan pemetaan potensi keanekaragaman hayati dan identifikasi ekspansi sawit oleh petani mandiri. Selain itu, mereka melakukan analisis kawasan ekosistem esensial (KEE) di wilayah karst serta pembuatan demplot sebagai media pembelajaran bagi masyarakat untuk mendukung praktik pertanian berkelanjutan

Dalam sesi diskusi, para anggota membahas model evaluasi Kirkpatrick untuk menilai efektivitas program yang telah dijalankan. Tim Admin Finance merasakan peningkatan kerja sama dalam administrasi keuangan, sedangkan tim Lapangan melaporkan antusiasme dalam menerapkan ilmu baru di lapangan. Hasil diskusi menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan kolaborasi antaranggota koalisi, serta terbentuknya ide-ide baru untuk proposal kerja bersama.

Pada hari kedua pertemuan, Asfinawati memimpin sesi pembahasan mengenai situasi eksternal yang mempengaruhi kerja koalisi dalam lima tahun ke depan. Peserta mengidentifikasi tantangan besar seperti kebijakan eksploitasi SDA yang semakin masif dan penegakan hukum yang lebih berpihak kepada oligarki. Diskusi ini menciptakan kesadaran akan perlunya strategi adaptif untuk menghadapi kondisi sosial yang semakin sulit bagi masyarakat dalam melawan industri ekstraktif.

Selain itu, peserta juga membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan advokasi dan pendidikan masyarakat. Rencana kerja yang disusun mencakup pemetaan aktor pemerintah yang dapat membantu advokasi serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mengadvokasi hak-hak mereka. Beberapa anggota menekankan pentingnya kampanye kreatif untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu lingkungan dan dampak negatif dari kebijakan pemerintah.

Melalui pertemuan ini, koalisi ALIGN berkomitmen untuk memperluas jangkauan advokasi mereka hingga ke tingkat nasional, dengan melibatkan akademisi dan organisasi internasional. Hal ini bertujuan untuk membangun narasi tanding terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Dengan mengembangkan jejaring nasional dan internasional, koalisi berharap dapat meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, Asfin menegaskan pentingnya kontribusi semua pihak dalam mencapai tujuan kolektif koalisi. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang berbagi informasi tetapi juga sebagai langkah awal menuju aksi nyata dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Pertemuan lanjutan dijadwalkan akan dilakukan untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana strategis dan mendapatkan masukan tambahan dari anggota koalisi lainnya.