Koordinasi awal implementasi program ALIGN di Kabupaten Konawe Utara menyoroti pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pertemuan ini, yang melibatkan berbagai instansi pemerintah bersama Komunitas Teras, bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit dan mengatasi masalah deforestasi serta pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri. Dengan fokus pada pengembangan kebijakan, pemberdayaan hukum, dan dialog antar aktor, program ALIGN diharapkan dapat mewujudkan praktik investasi berbasis lahan yang adil dan ramah lingkungan, mendukung transisi energi, dan melindungi hak-hak masyarakat lokal di Konawe Utara.

Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan pada Kamis, 25 April 2024 ini, dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Bapperida, Dinas Pertanahan, dan Dinas Pertanian. Meskipun tidak semua instansi yang diundang dapat hadir, diskusi tetap berjalan produktif dan konstruktif.

Kegiatan ini diawali dengan penjelasan umum tentang Proyek ALIGN oleh Komunitas Teras, yang menyoroti pentingnya tata kelola investasi yang adil dan berkelanjutan, promosi pendekatan berbasis hak, serta dukungan teknis dan jaringan mitra internasional. Kemudian, dilanjutkan dengan diskusi dan pemberian tanggapan dari para peserta mengenai berbagai isu krusial yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan sawit di Konawe Utara.

Dinas Lingkungan Hidup menyoroti krusialnya pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang efektif, serta urgensi pembagian harga sawit yang adil guna merespons keluhan masyarakat terkait fluktuasi harga. Meskipun pengelolaan lingkungan telah berjalan baik, pencemaran air akibat aktivitas pertambangan tetap menjadi perhatian serius. Bapperida menggarisbawahi pentingnya data energi terbarukan dalam penyusunan dokumen RPJBD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2045, serta mengharapkan masukan dan data dari Proyek ALIGN. Dinas Pertanahan membahas sertifikasi lahan yang masih berada di kawasan hutan, yang memerlukan koordinasi lebih lanjut untuk penyelesaian status lahan tersebut. Dinas Pertanian menekankan perlunya koordinasi dalam kebijakan pemerintah daerah serta regulasi terkait pencemaran dan limbah sawit. Mereka juga mengusulkan pemetaan wilayah perkebunan, kelapa sawit, dan pertambangan untuk mencegah tumpang tindih data.

Dari pertemuan ini menunjukkan bahwa diskusi berjalan produktif dan memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memajukan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara. Adanya dukungan dari instansi pemerintah yang hadir menunjukkan adanya kesepahaman mengenai pentingnya tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan dan adil. Beberapa rencana tindak lanjut diusulkan, termasuk peningkatan koordinasi lintas sektor, penyelesaian masalah sertifikasi tanah, dan peningkatan pemantauan serta pengelolaan lingkungan. Komunitas Teras dan instansi terkait merencanakan untuk membuka ruang diskusi yang terfokus sebagai upaya untuk menyikapi permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi.