Koordinasi awal di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara menjadi kegiatan awal yang dilakukan dalam implementasi program ALIGN (Advancing Land-Based Investment Governance) oleh Komunitas Teras. Tujuan kegiatan ini tidak hanya untuk memperkenalkan program dan mendapatkan dukungan dalam proses implementasi, namun juga bertujuan untuk mendorong kesepahaman dengan para pemangku kepentingan di tingkat pemerintah Provinsi dalam memajukan tata kelola perkebunan sawit yang adil dan berkelanjutan, memastikan bahwa investasi lahan berkontribusi positif bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Kesepahaman ini menjadi penting mengingat dinamika yang kompleks dalam pengelolaan sumber daya alam, menempatkan kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci dalam mencapai solusi yang berkelanjutan. Kegiatan koordinasi awal program ALIGN di tingkat provinsi dilaksanakan di Kota Kendari pada tanggal 25 April 2024, dihadiri oleh instansi terkait, antara lain: Bappeda Provinsi Sultra, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Tanaman Pangan, dan Dinas Transmigrasi. Kegiatan ini juga menghadirkan organisasi masyarakat sipil yang juga terlibat dalam program ALIGN di Sulawesi Tenggara, seperti WALHI Sultra, Puspaham, Komdes, dan Rumpun Perempuan Sultra.

Dalam kegiatan ini, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, berbagi data dan informasi terkait kebijakan di sektor perkebunan sawit dan penyelesaian konflik terkait pemanfaatan kawasan hutan. Begitupula dengan instansi terkait lainnya juga berbagi informasi yang terkait dengan kewenangannya yang terkait dengan dua sektor ini. Dalam proses diskusi  tergambarkan tantangan yang kompleks dalam kewenangan lintas sektor, terkait menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan pembangunan ekonomi, yang difokuskan dalam konteks perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe Utara. Saat ini kelapa sawit merupakan salah satu sumber energi terbarukan untuk produksi biodiesel, namun di sisi lain menghadirkan dampak serius terhadap lingkungan, termasuk peningkatan emisi dan ekspansi lahan yang merambah ke kawasan hutan. Dari hasil kegiatan terdapat hal yang butuh tindaklanjut bersama antar instansi terkait dalam upaya mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berbasis lahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pertama, kebutuhan akan integrasi data pada sektor perkebunan kelapa sawit, hal ini dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh kondisi data yang tidak tersedia, tidak lengkap, tidak akurat dan tidak sinkron antar instansi terkait. Kedua adalah integrasi kebijakan, terdapat kebutuhan untuk menyinkronkan kebijakan di tingkat daerah, termasuk dalam hal penegakan hukum dan tata kelola perkebunan sawit. Penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang ada.  Ketiga adalah kebutuhan koordinasi, hal ini menjadi kunci dalam upaya mendorong tata Kelola perkebunan kelapa sawit yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tata Kelola perkebunan sawit saat ini juga telah menghasilkan konflik yang penyelesaiannya hanya dapat ditempuh melalui koordinasi intensive antara pemerintah, masyarakat, pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, serta pihak terkait lainnya. Melalui intervensi program ALIGN diharapkan dapat menciptakan perubahan positif, menjadi bagian dari solusi dalam upaya mewujudkan tata kelola sumber daya alam berbasis lahan di provinsi Sulawesi Tenggara yang adil dan berkelanjutan.