Kendari, 19 Oktober 2023

No                  : 17/B/KT/X/2023

Perihal           : Penawaran Terbuka Penyusunan Policy Brief Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Konawe Utara

Lampiran      : Kerangka Acuan Kerja  

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara yang memiliki luas perkebunan kelapa sawit yang cukup besar dengan keberadaan dua perusahaan swasta dan satu perusahaan milik negara yang kini telah dikembalikan kepada Masyarakat. Luas perkebunan kelapa sawit yang mencapai kurang lebih 23.293,3 Ha pada tahun 2022, tentunya membutuhkan perhatian khusus terkait dengan manajemen tata Kelola perkebunan serta upaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk menunjang kebermanfaatan kepada masyarakat, Komunitas Teras kembali melakukan pendampingan untuk penguatan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di wilayah Kabupaten Konawe Utara di tahun 2023.

Pada periode ini, kegiatan yang diusung lebih berfokus kepada pendekatan kebijakan pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Terkait dengan hal tersebut, salah satu kegiatan yang direncanakan untuk dikerjakan pada periode ini adalah penyusunan Policy Brief Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Konawe Utara. Hal ini sejalan dengan studi kebijakan yang sebelumnya juga telah dikerjakan pad atahun 2020. Untuk itu mencapai output dari kegiatan tersebut di atas, Komunitas Teras melakukan penawaran terbuka untuk penyusunan Policy Brief Perkebunan Kelapa Sawit di Konawe Utara 2023.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyusunan Policy Brief terlampir bersama dengan surat penawaran terbuka ini. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengirimkan pertanyaan ke Alamat email berikut: satuteras@gmail.com.  

Terima kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

Salam, Fitria Nur Indah Djafar Direktur Eksekutif  

Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Policy Brief Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara

A – Latar Belakang OXFAM merancang proyek yang bertujuan untuk memperkuat masyarakat sipil dan telah menciptakan ruang dan lingkungan kebijakan untuk model bisnis alternatif dan rantai nilai (minyak sawit dan makanan laut) yang inklusif dan berkelanjutan, dan yang menguntungkan petani kecil perempuan, pengusaha perempuan muda, perusahaan, dan pemerintah.

Struktur sektor kelapa sawit dan makanan laut saat ini memperburuk ketidaksetaraan dan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat dan ketahanan pangan masyarakat. Penangkapan ikan berlebihan yang historis dan berkelanjutan telah menghabiskan stok ikan Indonesia, sementara meningkatnya jumlah perkebunan kelapa sawit telah membahayakan pertanian subsisten makanan pokok. Pekerja dibayar di bawah tingkat subsisten. Tekanan pada lahan subur telah memicu banyak konflik antara perusahaan dan petani atau penduduk lainnya.

Pada tahun 2019 saja 279 konflik, sebagian besar terkait lahan, berdampak pada 109.042 keluarga dari 420 desa. Dari konflik ini, 30 persen berasal dari perkebunan kelapa sawit skala besar. Pemerintah menolak untuk secara terbuka mengungkapkan data izin lahan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit. Salah satu kabupaten yang memiliki luasan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Tenggara yang cukup luas adalah Kabupaten Konawe Utara, yakni mencapai hingga kurang lebih 23.293,3 Ha pada tahun 2022 dengan tren yang terus bertambah. Pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perkebunan dan Hortikultura juga Kembali menargetkan luasan yang cukup besar untuk program Peremajaan Sawit Rakyat atau yang lebih dikenal dengan istilah PSR yang menyasar lahan milik masyarakat. Secara keseluruhan, program PSR juga ditargetkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Konawe Utara melalui aktivitas perkebunan kelapa sawit, namun bagaimana dengan tantangan PSR, kebijakan perkebunan kelapa sawit, serta rencana tata Kelola yang berimbang dengan manajemen sumber daya alam di Konawe Utara juga perlu untuk tetap menjadi perhatian utama.  

B – Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan Policy Brief Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Konawe Utara 2023 ini yakni untuk menganalisis hasil dari implementasi kebijakan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2023, serta merumuskan rekomendasi yang dapat diusulkan ke pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara terkait Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara.

C – Keluaran Setelah pelaksanaan penyusunan Policy Brief Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Konawe Utara 2023 ini, keluaran yang diharapkan diantaranya adalah:

1. Dokumen Policy Brief Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Konawe Utara tahun 2023

D – Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Adapun ruang lingkup yang menjadi obyek Policy Brief ini adalah Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2023. Waktu pelaksanaan dapat dilihat di bawah ini:

1. Pengumuman Penerimaan Penawaran: 19 Oktober 2023
2. Penerimaan dan Seleksi Penawaran: 19 – 27 Oktober 2023
3. Pegumuman Hasil Seleksi: 30 Oktober 2023
4. Penandatanganan Kontrak: 31 Oktober 2023
5. Penyusunan Policy Brief: November 2023 – Januari 2024

E – Biaya Pelaksanaan Alokasi anggaran untuk pelaksanaan penyusunan Policy Brief Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Konawe Utara 2023 adalah sebesar Rp 30.000.000, –

F – Kelayakan Kualifikasi pelamar untuk penawaran terbuka ini adalah diantaranya:

1. Peneliti atau ahli yang masih aktif /pernah melakukan riset atau publikasi atau penyusunan Policy Brief terkait dengan kebijakan perkebunan kelapa sawit atau perkebunan secara umum
2. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tema Policy Brief lebih diutamakan
3. Berdomisili di Kota Kendari atau di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara lebih diutamakan
4. Bersedia untuk melakukan kunjungan lapangan dan beberapa kegiatan penunjang yang telah diagendakan oleh Komunitas Teras dalam kurun waktu November-Januari 2023

G – Hak Cipta Dokumen Policy Brief yang dihasilkan menjadi hak cipta penyusun bersama Komunitas Teras, dan juga Oxfam Great Britain di Indonesia. Adapun publikasi atau penyebaran dokumen hasil, harus melalui persetujuan Komunitas Teras atau Oxfam Great Britain di Indonesia.

H – Penutup Penawaran dapat dikirim melalui email ke satuteras@gmail.com Untuk pertanyaan lebih lanjut silakan menghubungi admin, Witdiyo (+62 812-4203-7199)